Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025
DOI:
https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14765Keywords:
Standar Akuntansi Pemerintahan, Basis Akrual, Laporan Keuangan Daerah, Kabupaten DairiAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025, serta didukung oleh peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian dokumen serta studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menelaah penerapan SAP pada tujuh komponen laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kebijakan akuntansi daerah. Penerapan basis akrual tercermin pada Neraca, LO, dan LPE, sedangkan LRA, LPSAL, dan LAK menggunakan basis kas sesuai kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam CaLK. Penelitian juga menemukan hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu pengurangan nilai aset bangunan akibat kekurangan volume fisik pekerjaan pada beberapa perangkat daerah sebesar Rp113.666.915,80. Temuan tersebut menunjukkan perlunya ketelitian dalam pengukuran dan pencatatan aset serta penguatan pengendalian internal. Dengan demikian, penerapan SAP berbasis akrual telah tercermin dalam penyusunan LKPD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025, tetapi peningkatan kualitas pencatatan dan pengelolaan aset tetap diperlukan agar informasi keuangan semakin akurat dan akuntabel.
References
1. Amaliah, D., Afif, M., & Aziz, A. (2024). Analisis perbandingan penerapan cash basis dengan accrual basis dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan (Studi kasus pada Satuan Kerja Direktorat Rumah Umum dan Komersial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). JAKA: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing, 5(2), 32–49.
2. Halim, Abdul, 2008. Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
3. Halim, Abdul, dan Syam Kusufi. (2012). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Salemba Empat. Jakarta.
4. Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Teori, konsep dan aplikasi akuntansi sektor publik, Edisi dua. Jakarta: Salemba Empat.
5. Hendri, W., Mariati. M., & Tamsil, T. (2020). Penerapan PSAP 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Kantor Inspektorat Kab. Banteng. Accounting Journal, 1(4), 78-85.
6. Mumu, P., Kalangi, L., & Kapojos, P. M. (2023). Analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada laporan keuangan daerah Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 7(3), 105–114.
7. Nordiawan, D. (2016). Akuntansi sektor publik (Edisi 2, Cetakan 5). Salemba Empat.
8. Pandin, E. R., Triani, N., & Ilham, S. (2025). Analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kolaka. Jurnal Akuntansi Kompetif, 8(3), 761–769.
9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. Pemerintah Kabupaten Dairi.
10. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 (Audited).
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
13. Prayogo, Y., Fikri, A. S., & Nandini, K. P. (2023). Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah. JURNAL MANAJEMEN SOSIAL EKONOMI (DINAMIKA), 3(2), 44–58.
14. Saniya, T., Yulianasari, N., & Herawati, H. (2025). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah. SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 8(3).
15. Syarienda, Y., Basri, H., & Fahlevi, H. (2019). Problematika Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Aceh Tengah. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 4(1), 56–68.
16. Tuati, N., Manuain, D., & Sir, J. (2025). Dampak implementasi akuntansi berbasis akrual dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, 3(1), 1–11.
17. Widjajarso, Bambang. (2011). Penerapan Basis Akrual Pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.














