Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Berdasarkan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025: Studi Kasus Desa Tonggolobibi, Kabupaten Donggala
DOI:
https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14717Keywords:
Kinerja Keuangan Desa, APBDes, Rasio Kemandirian, Penyertaan Modal DesaAbstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Tonggolobibi, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, berdasarkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025, yang mencakup tingkat kemandirian dan ketergantungan pendapatan, pola alokasi belanja menurut bidang dan subbidang, serta kebijakan pembiayaan beserta implikasinya bagi kemandirian desa. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal. Data sekunder bersumber dari Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2025 dan dianalisis melalui rasio kemandirian, rasio ketergantungan, porsi belanja per bidang, indeks Herfindahl-Hirschman, serta analisis skenario kemandirian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total pendapatan Rp1.821.346.213,60, rasio kemandirian hanya 0,84% (kategori rendah sekali dengan pola instruktif), sedangkan rasio ketergantungan mencapai 99,01% dengan Dana Desa sebagai kontributor terbesar (69,61%). Belanja terkonsentrasi pada bidang pembangunan (41,16%) dan penyelenggaraan pemerintahan (34,75%), sementara pemberdayaan masyarakat hanya memperoleh 0,32%. Belanja aparatur menyerap 31,56% anggaran, tetapi hanya 3,10% di antaranya yang dapat ditutup oleh pendapatan asli desa, sehingga biaya rutin pemerintahan praktis ditopang transfer. Seluruh surplus sebesar Rp253.558.000,00 (13,92% dari pendapatan) dialihkan menjadi penyertaan modal desa sehingga SiLPA nol. Skenario menunjukkan bahwa agar kemandirian mencapai 5%, PADes harus tumbuh sekitar 6,20 kali lipat dibandingkan anggaran 2025, sedangkan untuk keluar dari kategori rendah sekali dibutuhkan sekitar 39 kali lipat. Oleh karena itu, penurunan ketergantungan hanya realistis ditempuh secara bertahap melalui penguatan BUMDes, tata kelola penyertaan modal yang jelas, dan peningkatan belanja pemberdayaan masyarakat.
References
1. Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. Academy of Management Review, 22(1), 20–47.
2. Departemen Dalam Negeri. (1996). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
3. Gramlich, E. M. (1977). Intergovernmental grants: A review of the empirical literature. In W. E. Oates (Ed.), The political economy of fiscal federalism (pp. 219–239). Lexington Books.
4. Halim, A. (2007). Akuntansi keuangan daerah (Edisi 3). Salemba Empat.
5. Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi keuangan daerah (Edisi 4). Salemba Empat.
6. Hallan, M. A. K. B. (2020). Analisis perbandingan keuangan Desa Pamakayo dan Desa Lewonama di Kabupaten Flores Timur. Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, 8(1), 46–56.
7. Hines, J. R., & Thaler, R. H. (1995). The flypaper effect. Journal of Economic Perspectives, 9(4), 217–226.
8. Indonesia Corruption Watch. (2025). Laporan hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun 2024. ICW.
9. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.
10. Kementerian Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
11. Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Edisi 2). UPP STIM YKPN.
12. Mahsun, M. (2006). Pengukuran kinerja sektor publik. BPFE.
13. Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Andi.
14. Oates, W. E. (1972). Fiscal federalism. Harcourt Brace Jovanovich.
15. Pemerintah Desa Tonggolobibi. (2025). Peraturan Desa Tonggolobibi Nomor 01 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025. Kabupaten Donggala.
16. Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
17. Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
18. Savitri, D. A. N., & Bharata, R. W. (2023). Analisis kinerja keuangan desa dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, 1(3), 126–136. https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1500
19. Syah, F. (2021). Analisis pendapatan dan belanja desa (studi kasus pada Kantor Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong). Jurnal Economix, 9(1).
20. Yulihantini, D. T. (2018). Pengaruh belanja modal dan alokasi dana desa terhadap kemandirian dan kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember. Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 12(1), 37–50.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.














