Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Aplikasi SIPANDU pada Pemerintah Desa Semboja

Authors

  • Sulung Priambodo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putera Bangsa Tegal

DOI:

https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14690

Keywords:

Administrasi Kependudukan, Pelayanan Publik, SIPANDU, Manajemen Pelayanan, Pemerintah Desa

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi SIPANDU pada Pemerintah Desa Semboja, Kabupaten Tegal, berdasarkan fungsi Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC) George R. Terry, serta mengidentifikasi penerapan nilai etika Islam berupa amanah, shiddiq, tabligh, dan fathanah dalam praktik pelayanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan satu operator pelayanan serta 20 masyarakat pengguna selama April-Agustus 2026. Data dianalisis secara tematik dan diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik dengan mempertimbangkan keterlibatan peneliti sebagai operator pelayanan. Hasil menunjukkan bahwa SIPANDU memudahkan pengajuan awal layanan administrasi kependudukan tertentu melalui kantor desa. Planning mencakup penyiapan persyaratan dan prosedur; organizing meliputi pembagian tanggung jawab operator dan koordinasi antarlembaga; actuating meliputi penggunaan aplikasi, penyampaian informasi, dan pendampingan masyarakat; sedangkan controlling mencakup pemantauan pengajuan dan penjelasan batas kewenangan pelayanan. Amanah tercermin dalam tanggung jawab terhadap dokumen, shiddiq dalam kejujuran menyampaikan kendala, tabligh dalam komunikasi yang jelas, dan fathanah dalam kompetensi operator. Kendala utama berupa ketidaklengkapan dokumen pendukung dan tahapan verifikasi di luar kewenangan desa. Penelitian menyimpulkan bahwa akses layanan yang lebih mudah tidak selalu mempercepat penyelesaian setiap pengajuan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan persyaratan, informasi waktu pemrosesan yang realistis, pendampingan berkelanjutan, dan koordinasi yang lebih kuat dengan instansi terkait.

References

1. Agustina, N., Pasciana, R., & Rosdiana, D. (2024). Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Karangmulya Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, 15(2), 11–19. https://doi.org/10.36624/jpkp.v15i2.166

2. Ainun Nur Fitria, I., Widyaningsih, B., & Ni'mati Rahmawati, A. (2024). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Pelayanan Biro Travel Umroh dan Haji di Kabupaten Jombang. Journal of Islamic Economics Studies and Practices, 3(1), 23–31. https://doi.org/10.54180/jiesp.2024.3.1.23-31

3. Annas, J., Sutikno, C., Pribadi, I. A. P., Amanda, A., & Millata, C. I. (2024). Analisis pelayanan online administrasi kependudukan di Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. AL MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 5(1), 1947–1967. https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6661

4. Azizi, N. Z., & Agustina, I. F. (2025). Online population administration services in Dukuhsari Village governance practice. Indonesian Journal of Cultural and Community Development, 16(3). https://doi.org/10.21070/15f64a20

5. Banowati, E. I., Firman, F., & Ramadhani, I. A. (2025). Digitalisasi layanan administrasi kependudukan melalui perancangan sistem informasi berbasis web. JIPI, 10(4). https://jurnal.stkippgritulungagung.ac.id/index.php/jipi/article/view/9275

6. Cendana, G. A., & Oktariyanda, T. A. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Publika, 10(4), 1089–1100. https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1089-1100

7. Daud, P., Nurkaidah, N., & Mustapa, Z. (2025). Transparansi pelayanan publik di era digital pada layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Perbatasan Nunukan. Publician, 4(2), 128–138. https://doi.org/10.56326/jp.v4i2.2373

8. Emiyati, E., & Meiserli, F. (2026). Peran perangkat desa dalam digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan melalui Dukcapil Online Pandawa Sakti: Studi kasus di Desa Gunturmadu Kecamatan Mojotengah. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2(3), 2759–2768. https://doi.org/10.63822/adfad582

9. Endraswati, H. (2015). Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(2), 89–108. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i2.89-108

10. Fitriyani, F., & Jusuf, M. H. (2025). Implementasi dan evaluasi digitalisasi administrasi kependudukan pada layanan Desa Cicalengka Kulon. Jurnal Informatika dan Komputasi, 19(1), 8–20. https://doi.org/10.56956/jiki.v19i1.416

11. Handayani, T. D., & Rodiyah, I. (2024). Analisis kualitas pelayanan administrasi kependudukan: Aplikasi Plavon Dukcapil di Pemerintah Desa Gempolsari. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 57–74. https://doi.org/10.52423/neores.v6i1.836

12. Manzani, A., Zulhendry, & Fadhilah, D. (2021). Pengaruh Penerapan Sifat Shiddiq, Amanah, Fathanah dan Tabligh terhadap Keberhasilan Usaha Online Shop. Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal, 2(1), 13–23.

13. Mayasiana, N. A., & Riski, M. V. N. (2025). Effectiveness of digital-based services J-Lahbako in population administration. POLITICO, 25(1), 42–57. https://doi.org/10.32528/politico.v25i1.3029

14. Mayasiana, N. A., Asmuni, A., Nugraha, A., & Munawaroh, L. (2023). Mendekatkan Layanan di Tingkat Desa: Transformasi Digital Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Aplikasi J-Lahbako. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, 4(4), 3711–3718.

15. Muaddib, F., & Hariyoko, Y. (2022). Inovasi Pelayanan Publik di Kantor Desa Mojomalang Kabupaten Tuban. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(9), 2834–2842. https://al-haramjournal.co.id/JIM/article/view/657

16. Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1), 12–40.

17. Pratama, D., Haryati, E., & Ferriswara, D. (2025). Digitization of population administration services: Analysis of the need to improve digital literacy of village government apparatus. Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik, 2(1), 26–39. https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i1.507

18. Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

19. Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

20. Safitri, S. D., Cikusin, Y., & Hayat, H. (2022). Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 3(5), 784–792. https://doi.org/10.36418/jiss.v3i5.582

21. Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum, 7(1), 82–95. https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.316

22. Terry, G. R. (1958). Principles of management. Richard D. Irwin.

23. Wahyiah, I. R. (2026). Tata kelola pemerintahan desa dalam implementasi pelayanan publik berbasis digital. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 15(1). https://doi.org/10.33592/jiia.v15i1.8513

Downloads

Published

18-11-2026

How to Cite

Priambodo, S. (2026). Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Aplikasi SIPANDU pada Pemerintah Desa Semboja. Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 5(1), 1396–1408. https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14690