Kedudukan Prompter atas Hak Cipta Karya Seni Visual yang Dihasilkan Kecerdasan Buatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) generatif memungkinkan pengguna menghasilkan karya seni visual melalui instruksi teks (prompt), sementara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) belum mengatur karya hasil AI secara eksplisit. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi karya seni visual hasil AI sebagai ciptaan serta kedudukan prompter sebagai pencipta dan pemegang hak eksklusif menurut hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (putusan Beijing Internet Court November 2023 sebagai pembanding), serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI bukan orang perseorangan maupun badan hukum sehingga tidak dapat menjadi pencipta atau pemegang hak cipta (Pasal 1 angka 2, 3, dan 27). Karya yang dihasilkan AI secara otonom tanpa kontribusi manusia yang bermakna tidak memenuhi unsur ciptaan, dan prompt yang hanya memuat gagasan umum termasuk ide yang dikecualikan Pasal 41. Namun, karya dari kontribusi kreatif manusia yang khas dan pribadi dan dapat dibuktikan berpotensi dilindungi sebagai karya seni rupa (Pasal 40 ayat (1) huruf f). Penelitian ini merumuskan Uji 4 Langkah yang berpijak pada penafsiran terbatas Pasal 34: (1) merancang sendiri ciptaan, (2) mengoreksi atau merevisi hasil, (3) karya termasuk objek yang dilindungi dan bukan objek yang dikecualikan, dan (4) karya bersifat khas dan pribadi. Apabila uji terpenuhi, prompter memperoleh hak moral dan hak ekonomi, sehingga pembuktian proses kreatif menjadi penentu ketika terjadi sengketa. Diperlukan regulasi teknis yang menetapkan ambang batas kontribusi prompter.