Penguatan Ekosistem Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Surabaya

Abstract

Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi persoalan besar dalam pemenuhan hak pendidikan, dengan 3.966.858 anak tercatat per 1 April 2026. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 hadir sebagai instrumen hukum pertama yang mengatur pencegahan dan penanganan ATS secara lintas sektor, dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana utama. Artikel ini menganalisis penguatan ekosistem pendidikan dalam pencegahan dan penanganan ATS di Kota Surabaya menggunakan teori ekologi Bronfenbrenner dan konsep kolaborasi Pentahelix. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, dengan data sekunder berupa peraturan, dokumen kebijakan, data statistik, jurnal, dan pemberitaan, yang dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surabaya telah cukup kuat pada lapisan makrosistem melalui penyediaan 42ribu kursi SMP dan penghapusan pungutan, serta pada lapisan mikrosistem melalui Bopda yang disalurkan lewat sekolah kepada 7.380 siswa. Namun, hubungan antar lembaga pada mesosistem masih lemah karena belum ada data terpadu ATS dan Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS), sehingga program Bopda, SKB, Sekolah Rakyat, dan campus Soicial Responsibility berjalan sendiri-sendiri. Dalam kerangka Pentahelix, unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat sudah bergerak, sedangkan dunia usaha dan media belum dilibatkan secara sistematis. Penguatan ekosistem pendidikan di Surabaya perlu bertumpu pada penyusunan data ATS dan ABPS yang terpadu, pembentukan forum koordinasi lintas pihak yang bersifat tetap, dan penetapan peran yang jelas bagi dunia usaha dan media.