Analisis Yuridis Normatif Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Pelaku Pembunuhan Berencana
DOI:
https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14646Keywords:
Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Berencana, Anggota TNI, Voorbedachte Raad, Peradilan MiliterAbstract
Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) memunculkan persoalan hukum ganda, yaitu hukum pidana materiil yang berlaku atas perbuatannya dan konsekuensi hukum militer yang melekat pada status pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang melakukan pembunuhan berencana serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 78-K/PM-I-04/AD/VII/2019. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus; bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif dengan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak merumuskan delik pembunuhan berencana, Pasal 2 KUHPM merujuk perbuatan tersebut pada Pasal 340 KUHP (kini Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), sedangkan status militer terdakwa menimbulkan pidana tambahan pemecatan berdasarkan Pasal 26 KUHPM. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer. Pertimbangan hakim memiliki landasan normatif yang memadai, tetapi pembuktian unsur “rencana terlebih dahulu” (voorbedachte raad) masih terbuka bagi kritik akademik karena ukuran pokoknya adalah adanya kesempatan bagi terdakwa untuk berpikir secara tenang sebelum bertindak, sedangkan perbuatan pascakejadian tidak dengan sendirinya membuktikan adanya rencana sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana anggota TNI harus bertumpu pada kesalahan individual dan bahwa ketentuan yurisdiksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 perlu diharmonisasikan.
References
1. Abidin, A. Z., & Hamzah, A. (2010). Pengantar dalam hukum pidana Indonesia. Yarsif Watampone.
2. Ananda, M. R., Kusbianto, & Maysarah, A. (2026). Kebijakan pidana mati bersyarat dalam tindak pidana narkotika. Law Jurnal, 6(2), 470–482. https://doi.org/10.46576/lj.v6i2.8464
3. Az-Zahra, F., & Kholiq, A. (2025). The analysis of criminal liability of military members as perpetrators of premeditated murder (moord) against a car rental owner. Jurnal Daulat Hukum, 8(4), 808–823. https://doi.org/10.30659/jdh.v8i4.48886
4. Bunga, D. L., & Isnawati, M. (2022). Pertanggungjawaban pidana TNI dalam tindak pidana penganiayaan berat. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1). https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2731862
5. Chazawi, A. (2010). Kejahatan terhadap nyawa. RajaGrafindo Persada.
6. Fitriyani, Deliana, E., & Elmayanti. (2020). Analisis terhadap putusan tindak pidana pembunuhan berencana oleh oknum TNI (Studi komparatif Putusan Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2019 dan Nomor PUT/217-K/PM.II-09/AD/XI/2009). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 7(2), 1–15. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/29322
7. Ibrahim, J. (2007). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.
8. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
9. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Maramis, F. D. (2016). Tindakan hukum bagi oknum TNI yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil menurut hukum pidana militer. Lex Privatum, 4(6).
11. Marpaung, L. (2002). Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh. Sinar Grafika.
12. Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
13. Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
14. Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
15. Mulyadi, L. (2007). Peradilan militer di Indonesia. Mandar Maju.
16. Mulyadi, L. (2010). Putusan hakim dalam hukum acara pidana. Citra Aditya Bakti.
17. Parningotan, J. (2021). Peradilan pidana militer dikaitkan dengan asas equality before the law. Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, 4(2), 244–261. https://doi.org/10.36085/jpk.v4i2.2394
18. Pengadilan Militer I-04 Palembang. (2019). Putusan Nomor 78-K/PM-I-04/AD/VII/2019.
19. Prasetyo, Y. L., & Rusdiana, E. (2026). Analisis putusan hakim Nomor 203/Pid.B/2019/PN Bjb terkait unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan. Indonesian Journal of Contemporary Law, 3(1), 1–15. https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/51163
20. Priyatno, D. (2010). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Kencana Prenadamedia Group.
21. Putri, O. T. (2021). Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI sebagai pelaku pembunuhan berencana (Studi kasus Putusan Pengadilan Militer I-04 Nomor 78-K/PM-I-04/AD/VII/2019) [Skripsi]. Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
22. Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Republik Indonesia. (1947). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934 Nomor 167) dengan Keadaan Sekarang (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).
24. Republik Indonesia. (1997). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
25. Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
26. Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
27. Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
28. Salam, M. F. (2006). Hukum pidana militer di Indonesia. Mandar Maju.
29. Saleh, R. (1983). Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Aksara Baru.
30. Segala, P., & Ferdian, F. (2017). Yurisdiksi peradilan militer dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Jurnal Pengadilan Militer Utama, 2(1).
31. Silvana, F. D. (2026). Pembuktian unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan perspektif kriminologi. Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, 3(1), 316–324. https://doi.org/10.62383/hukum.v3i1.940
32. Simanjuntak, N. S. A., Purba, J. Y. S., Sidabutar, R. H., & Brahmana, H. (2021). Analisis yuridis terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh TNI (Studi kasus PM Palembang Nomor 78-K/PM.I-04/AD/VII/2019). Jurnal Ilmu Hukum The Juris, 5(1), 155–162.
33. Soekanto, S. (1981). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
34. Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia.
35. Tuahdi, I., Purba, I. G., & Susilawati. (2025). Penerapan sanksi pidana tambahan dipecat dinas militer terhadap pelaku tindak pidana desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024). Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 6(1), 234–251. https://doi.org/10.30743/jhah.v6i1.10906
36. Wahyuni, R. (2026). Penerapan hukum pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menurut KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023 (Studi kasus Putusan No. 634/Pid.B/2023/PN Smn jo. Putusan No. 39/Pid/2024/PT YYK). RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(4), 9647–9654. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5281
37. Wanto, & W, B. (2026). Yurisdiksi pengadilan militer terhadap tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI aktif: Analisis perkara Andrie Yunus. Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin, 6(3), 63–71. https://doi.org/10.37329/metta.v6i3.5719
38. Widodo, A., Setiyono, Suratman, T., & Sabrina, N. (2023). Analisis yuridis tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Darat terhadap warga sipil. Bhirawa Law Journal, 4(1), 69–77. https://doi.org/10.26905/blj.v4i1.10322
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
