Pertanggungjawaban Hukum Organ Perseroan dan Perlindungan Konsumen Aset Kripto yang Insolven Pasca POJK Nomor 23 Tahun 2025

Abstract

Komunikasi pemasaran produk atau layanan aset digital seperti kripto memiliki risiko dan volatilitas harga. Dalam praktiknya, kurangnya transparansi informasi dari pedagang kripto menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Peralihan pengawasan perdagangan aset kripto dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan POJK Nomor 23 Tahun 2025 membawa perubahan terhadap konstruksi hukum penyelenggaraan aset kripto di Indonesia. Namun, pengaturan tersebut masih menyisakan persoalan terkait pertanggungjawaban organ perseroan dan perlindungan konsumen ketika penyelenggara mengalami insolvensi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum direksi dan komisaris serta perlindungan konsumen atas aset kripto dalam kondisi insolvensi pasca berlakunya POJK Nomor 23 Tahun 2025. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK Nomor 23 Tahun 2025 memperkuat perlindungan konsumen melalui pemisahan aset, rekening margin khusus, pengawasan perdagangan aset keuangan digital, dan kewajiban knowledge test. Selain itu, kegagalan sistem dan keamanan yang disebabkan oleh kelalaian organ perseroan dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum serta penerapan doktrin Piercing the Corporate Veil apabila memenuhi unsur yang ditentukan undang-undang, sehingga tidak serta-merta memperoleh perlindungan Business Judgment Rule. Dalam kondisi kepailitan, penerapan asas separate property melalui segregated account dan segregated wallet menjadi instrumen penting untuk melindungi aset konsumen dari pencampuran dengan kekayaan perseroan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan kepailitan penyelenggara aset kripto agar perlindungan konsumen dapat terlaksana secara lebih komprehensif.