Implementasi Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi pada Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat

Authors

  • Herdiani Nailah Universitas Terbuka
  • Vivi Oktari Universitas Terbuka

DOI:

https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14613

Keywords:

Good Governance, Kualitas Pelayanan Administrasi, Pelayanan Publik, Kelurahan Tanah Sereal

Abstract

Pelayanan administrasi kelurahan menuntut tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif, terutama di wilayah berkepadatan penduduk sangat tinggi seperti Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, sedangkan kajian pada kelurahan semacam itu di Jakarta masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh parsial dan simultan lima prinsip good governance, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, serta efektivitas dan efisiensi, terhadap kualitas pelayanan administrasi yang diukur melalui lima dimensi SERVQUAL. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif kausal dengan desain cross-sectional. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert lima tingkat kepada 100 masyarakat pengguna layanan yang dipilih secara purposif, dengan instrumen yang telah diuji valid dan reliabel pada 30 responden (Cronbach’s Alpha 0,703–0,818). Data dianalisis dengan statistik deskriptif dan regresi linear berganda menggunakan SPSS. Hasil menunjukkan bahwa kelima prinsip berpengaruh positif dan signifikan secara parsial pada taraf 5 persen, dengan pengaruh relatif terkuat pada efektivitas dan efisiensi (β = 0,425) serta transparansi (β = 0,417), dan terlemah pada akuntabilitas (β = 0,162). Secara simultan, model signifikan (F = 23,834; p < 0,001) dengan R Square 0,559 dan Adjusted R Square 0,536. Temuan ini menggambarkan hubungan statistik pada sampel nonprobabilitas sehingga belum dapat ditafsirkan sebagai hubungan sebab-akibat. Kelurahan disarankan memperkuat keterbukaan informasi pelayanan, menyederhanakan prosedur dan menjaga ketepatan waktu penyelesaian, serta menindaklanjuti saran dan pengaduan masyarakat.

References

1. Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

2. Ayu, D. (2019). Pengaruh implementasi good governance, pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas pelayanan publik (Studi pada seluruh kecamatan Kota Tangerang Selatan) [Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Jaya]. http://eprints.upj.ac.id/id/eprint/30

3. Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. Public Administration Review, 60(6), 549–559. https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117

4. Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Pitman.

5. Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

6. Gusfino, H., & Hadiwono, A. (2026). Regenerasi kawasan kumuh di Tambora: Regenerasi ekologi dan sosial pada hunian masyarakat. Jurnal STUPA: Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur, 8(1), 99–112. https://doi.org/10.24912/stupa.v8i1.37061

7. Hirschman, A. O. (1970). Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states. Harvard University Press.

8. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

9. Moe, T. M. (1984). The new economics of organization. American Journal of Political Science, 28(4), 739–777. https://doi.org/10.2307/2110997

10. Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). McGraw-Hill.

11. Oktari, V. (2026). Leveraging cloud computing and artificial intelligence capability to strengthen good governance in public organizations: The mediating role of innovation strategy. Jurnal Riset Ekonomi Manajemen (REKOMEN), 9(1). https://doi.org/10.31002/rekomen.v9i1.3592

12. Oliver, R. L. (1980). A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions. Journal of Marketing Research, 17(4), 460–469. https://doi.org/10.1177/002224378001700405

13. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. (2026). Ombudsman Jateng catat pendidikan dan penegak hukum paling banyak dilaporkan sepanjang 2025. https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-jateng-catatpendidikan-dan-penegak-hukum-paling-banyak-dilaporkan-sepanjang-2025

14. Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan. (2026). Sepanjang 2025, Ombudsman Sulsel catat 827 akses laporan. Ombudsman Republik Indonesia. https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwksiaran--sepanjang-2025-ombudsman-sulsel-catat827-akses-laporan

15. Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of Marketing, 49(4), 41–50. https://doi.org/10.1177/002224298504900403

16. Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1), 12–40.

17. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat. (n.d.). Profil Kelurahan Tanah Sereal. https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/tanah-sereal

18. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. (2005).

19. Prameswari, G. T., & Widiyawati, D. (2024). Pengaruh good governance, efektivitas kerja pegawai, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 13(4). https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5871

20. Safitri, R. (2023). Identifikasi dampak kepadatan penduduk pada permukiman kumuh Kecamatan Tambora terhadap karakteristik sosial masyarakat. Matrapolis: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 4(1), 66–77. https://doi.org/10.19184/matrapolis.v4i1.22279

21. Saputra, A. K., & Trimarstuti, J. (2021). Implementasi good governance terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan kecamatan di Kota Pekalongan. Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, 3(2). https://doi.org/10.15575/jbpd.v3i2.12305

22. Saputra, M. R. S., & Azahhro, S. P. A. (2025). Pengaruh implementasi good governance terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kragilan. NAWANATYA: Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 1(2), 19–34. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/njip/article/view/57552

23. Sari, S., Yudianto, I., & Mulyani, S. (2024). Pengaruh implementasi good government governance pada kualitas pelayanan publik (Studi pada pemerintah daerah di Indonesia). Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK), 11(2). https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4121000

24. Selvianie. (2023). Pengaruh penerapan good governance terhadap kinerja unit pelayanan publik di Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara. https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/42033

25. Sugiyardi, A. (2019). Urgensi penerapan good governance dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik yang baik (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan). Public Corner, 14(2). https://ejournal.wiraraja.ac.id/index.php/FISIP/article/view/2171

26. Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

27. Talis, Z. (2019). Pengaruh pelaksanaan good governance terhadap pelayanan publik (Studi pada Kantor Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu). JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(2), 178–185. https://doi.org/10.33366/jisip.v8i2.1751

28. Tiasari, V., Ninghardjanti, P., & Subarno, A. (2024). Pengaruh penerapan prinsip good governance terhadap tingkat kepuasan pelayanan publik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran, 8(3), 285–294. https://doi.org/10.20961/jikap.v8i3.79073

29. Transparency International Indonesia. (2026). Indeks Persepsi Korupsi 2025: Penurunan kebebasan sipil, akses pada keadilan mengancam perjuangan melawan korupsi. https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2025-penurunankebebasan-sipil-akses-pada-keadilan-mengancam-perjuangan-melawan-korupsi/

30. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (2009).

31. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014).

32. United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development: A UNDP policy document. UNDP.

Downloads

Published

09-11-2026

How to Cite

Nailah, H., & Oktari, V. (2026). Implementasi Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi pada Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 5(1), 573–587. https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14613