Peralihan Hak dan Tanggung Gugat atas Hilangnya Unit Karbon Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Jual Beli melalui Perdagangan Langsung Ditinjau dari Asas Res Perit Domino

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum transaksi Unit Karbon, khususnya kedudukannya sebagai objek hukum perdata, peralihan hak dan risiko, serta tanggung gugat penjual apabila Unit Karbon musnah atau mengalami pembalikan akibat kebakaran hutan dan lahan. Karakteristik Unit Karbon sebagai benda tidak berwujud yang dicatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) menimbulkan persoalan mengenai saat penyerahan dan peralihan risiko menurut hukum perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum peralihan hak dan pembebanan risiko dalam jual beli, serta tanggung jawab penjual atas kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran ketentuan hukum perdata dan peraturan terkait perdagangan karbon serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Karbon merupakan objek hukum tidak berwujud yang diserahkan melalui pencatatan dalam SRUK. Waktu pencatatan menentukan peralihan hak dan pihak penanggung risiko berdasarkan asas res perit domino. Kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan pembalikan atau hilangnya manfaat Unit Karbon tidak otomatis dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa (force majeure). Penjual tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, khususnya ketika kerugian timbul akibat kelalaian melaksanakan kewajiban kehati-hatian (duty of care) dan pengelolaan risiko proyek karbon. Penelitian ini menekankan perlunya pengaturan lebih jelas mengenai peralihan hak, waktu peralihan risiko, kewajiban pencegahan kebakaran, serta pembagian tanggung jawab para pihak dalam perjanjian jual beli Unit Karbon. Dengan demikian, diperlukan konstruksi hukum yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan seimbang bagi penjual maupun pembeli dalam perdagangan karbon.