Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Pangkalpinang pasca-pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder berupa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan total pendapatan daerah periode 2021–2023. Analisis dilakukan melalui perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa RKKD Kota Pangkalpinang mengalami fluktuasi, yaitu sebesar 22,40% pada 2021, meningkat menjadi 26,01% pada 2022, kemudian menurun menjadi 23,56% pada 2023. Sementara itu, DDF meningkat dari 17,81% pada 2021 menjadi 19,99% pada 2022, lalu menurun menjadi 18,95% pada 2023. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih terbatas dan ketergantungan terhadap pendapatan transfer masih relatif tinggi. Penurunan PAD pada 2023, di tengah peningkatan pendapatan transfer, juga mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas fiskal lokal belum berlangsung secara konsisten. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi, memperluas basis pendapatan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat tata kelola pendapatan daerah. Mengingat data yang dianalisis belum mencakup realisasi terverifikasi setelah penerapan opsen pajak pada 2025, penelitian ini belum dapat menyimpulkan dampak kebijakan UU HKPD secara kausal. Analisis lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi perubahan kemandirian fiskal secara lebih komprehensif.