Analisis Yuridis tentang Hak Nafkah Anak Tidak Terpenuhi Pasca Perceraian Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang Perkawinan J.O Pasal 149 Huruf (C) dan Kompilasi Hukum Islam

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak nafkah anak yang tidak terpenuhi pasca perceraian berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, serta menganalisis penyelesaian perkara dan pertimbangan hukum dalam pemenuhan hak nafkah anak. Penelitian dilaksanakan di Lontar Jiwantika, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Provinsi Banten, dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, observa-si, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak nafkah anak pasca perceraian telah memperoleh perlindungan hukum yang cukup kuat. Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, khususnya tanggung jawab ayah dalam memenuhi biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup anak. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan hak nafkah anak yang tidak ter-penuhi secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, hubungan yang tidak harmonis antara mantan suami dan mantan istri, serta lemahnya pelaksanaan dan eksekusi putusan pengadilan. Penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui kesepakatan, mediasi, pengajuan gugatan, dan permohonan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum orang tua, penetapan nafkah yang mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi ayah, peningkatan komunikasi dan mediasi, serta penguatan mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak cukup hanya melalui aturan, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaan yang efektif demi kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak, serta memastikan hak anak benar-benar diterima secara berkelanjutan, sehingga anak tetap memperoleh kehidupan, pendidikan, dan perkembangan yang layak sesuai hukum yang berlaku.