Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Bangko

Abstract

Usaha penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir tumbuh pesat, terutama di Kecamatan Bangko, tetapi pertumbuhan tersebut belum diimbangi kepatuhan perizinan dan penataan lokasi bangunan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Bangko berdasarkan empat dimensi evaluasi Lester dan Stewart serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sebelas informan dari DPMPTSP, DLH, Satpol PP, BAPENDA, pemilik penangkaran, dan masyarakat sekitar, ditambah observasi lapangan dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan bahwa perda belum berjalan efektif. Pada dimensi policy outputs, hanya 12 dari 219 penangkaran terdata (5,48%) yang memiliki NIB dan tidak ada yang memiliki Sertifikat Standar hingga Maret 2026. Pada dimensi policy performance, kepatuhan rendah, pengawasan dan sanksi belum berjalan, dan penataan lokasi menurut Pasal 4 ayat (3) belum terpenuhi. Pada dimensi policy outcomes, ketertiban tata ruang belum terwujud dan realisasi penerimaan 2025 hanya 20,3% dari target. Pada dimensi policy feedback, belum ada pengaduan resmi dan koordinasi antarinstansi belum terbangun. Faktor penghambat meliputi rendahnya pemahaman pelaku usaha, kebingungan antara NIB dan Sertifikat Standar, terbatasnya sosialisasi, penilaian lokasi yang menunggu permohonan, serta basis data yang belum terpadu.