Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya

Abstract

Kemiskinan masih menjadi tantangan pembangunan yang memengaruhi akses keluarga rentan terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan bantuan sosial bersyarat yang ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Bojongasih, Kabupaten Tasikmalaya, beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan enam variabel implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH secara umum berlangsung cukup baik. Tujuan program telah dipahami oleh pelaksana, pembagian peran antarinstansi mendukung koordinasi, dan pendamping menunjukkan komitmen melalui kegiatan pendampingan, verifikasi data, serta Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Bantuan dinilai membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, ketepatan sasaran belum sepenuhnya optimal, sementara luas wilayah, keterbatasan jaringan komunikasi, perbedaan pemahaman masyarakat, dan potensi kecemburuan sosial masih menjadi kendala. Perubahan jumlah penerima manfaat juga menegaskan pentingnya pembaruan data secara berkelanjutan. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan validasi penerima, pemerataan informasi, kapasitas pendamping, dan koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, serta keberlanjutan pelaksanaan PKH di Kecamatan Bojongasih.