Analisis Fenomena Perdagangan Gelap Berkedok Pariwisata di Kepulauan Riau: Sebuah Kajian Kriminalitas
DOI:
https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14193Keywords:
Perdagangan Gelap, Kepulauan Riau, Sektor Pariwisata, Penyelundupan, Pengawasan PerbatasanAbstract
Wilayah perbatasan Kepulauan Riau memiliki posisi strategis dalam aktivitas perdagangan dan pariwisata, tetapi kondisi geografis serta tingginya mobilitas masyarakat dan wisatawan juga membuka peluang bagi terjadinya perdagangan gelap. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena perdagangan gelap yang memanfaatkan sektor pariwisata di Kepulauan Riau, meliputi modus operandi, faktor lemahnya pengawasan, keterlibatan aktor lokal, serta strategi pencegahannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan berita serta data primer melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparat penegak hukum dan masyarakat sekitar. Data dianalisis melalui reduksi data, kategorisasi, triangulasi sumber, dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan penyamaran sebagai wisatawan, penggunaan kapal mewah, infrastruktur pariwisata, serta teknik ship-to-ship transfer untuk menghindari pemeriksaan di pelabuhan resmi. Lemahnya pengawasan perbatasan, keberadaan pelabuhan tikus, keterbatasan sumber daya aparat, serta celah dalam sistem pariwisata menjadi faktor yang mendukung aktivitas tersebut. Selain itu, keterlibatan aktor lokal melalui pemberian informasi, pemanfaatan fasilitas pariwisata, pemalsuan identitas, dan praktik suap turut memperkuat jaringan perdagangan ilegal. Pencegahan memerlukan penguatan pengawasan berbasis teknologi, penegakan hukum, sistem pengaduan, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi antara pemerintah, aparat, pelaku usaha pariwisata, masyarakat, serta negara tetangga. Dengan pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan, sektor pariwisata di Kepulauan Riau diharapkan dapat berkembang secara aman, legal, dan berkelanjutan.
References
1. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. (n.d.). Jumlah wisatawan mancanegara yang datang. BPS Provinsi Kepulauan Riau
2. Bawono, A. C. (2012, February 3). Hukum jual beli ponsel tanpa garansi di pasar gelap (black market). Hukumonline.
3. Kompas.com. (2021, September 21). Modus baru pelaku penyelundupan, pura-pura jadi wisatawan, lalu sewa kapal mewah untuk angkut 100 kg sabu.
4. Kusumah, G. (n.d.). Empat strategi kolaborasi bisnis pariwisata dan penegak hukum untuk menghalau “scam” pada wisatawan. Magister Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia.
5. Muhamad, S. V. (2015). Kejahatan transnasional penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Journal of International Relations, 6(1), 1–21.
6. Mukti, R. K., & Pattipeilohy, S. C. H. (2020). Pengaruh kebijakan bebas visa kunjungan singkat terhadap kasus penyelundupan narkoba di Indonesia tahun 2016–2018. Journal of International Relations, 6(4), 557–567. DOI
7. Na’im, L. O. A., Safika, A., Aritasia, F., Charin, R. O. P., & Rahmi, K. (2023). Analisis pengawasan penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan: Studi kasus di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam. Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora, 3(2), 316–326.
8. Nomleni, A. P. W., & Kameo, D. D. (2025). Fenomena kemiskinan dan perdagangan pasar gelap di perbatasan Indonesia–Timor Leste. KRITIS, 11–124.
9. Nurambang, M. D. (2022). Upaya Indonesia dalam mengatasi masalah masuknya barang-barang ilegal melalui perairan di Tanjung Balai Karimun [Skripsi, Universitas Sriwijaya]. Universitas Sriwijaya Repository.
10. Pamungkas, I. C., & Sutrisno, A. (2025). Analisis hukum internasional terhadap keterlibatan sindikat internasional serta lemahnya pengawasan perbatasan: Studi kasus tindak pidana perdagangan orang di Batam tahun 2022–2023. HUMANIORUM, 3(3), 1–8.
11. Republik Indonesia. (2015). Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan.
12. Republik Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.
13. Sadjuni, N. L. G. S., Hardianti, H., Rahjasa, P. S. L., Rosardi, R. G., & Sevtiani, M. (2026). Pengantar pengelolaan pariwisata. Star Digital Publishing.
14. Soekanto, S. (2006). Pokok-pokok sosiologi hukum. RajaGrafindo Persada.
15. Tahu, M. E. (n.d.). Upaya pemerintah dalam penanganan perdagangan ilegal di wilayah perbatasan NKRI dan RDTL segmen Motamasin Kabupaten Malaka tahun 2015–2017. Jurnal Poros Politik.
16. UN Tourism. (n.d.). Glossary of tourism terms. UN Tourism – Glossary of Tourism Terms
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.














