Penerapan Data Preprocessing dan Standarisasi Database Kinerja Pendidikan pada Portal Satu Data Provinsi Sumatera Selatan

M Ezra Hilmidin Kafa; Gusmelia Testiana

doi:10.69693/ijmst.v4i3.14115

Authors

M Ezra Hilmidin Kafa UIN Raden Fatah
Gusmelia Testiana UIN Raden Fatah

DOI:

https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14115

Keywords:

CKAN, Data Preprocessing, Flat Table, Kinerja Pendidikan, Satu Data Indonesia

Abstract

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk memproduksi data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan berstandar baku agar dapat dibagipakaikan secara elektronik. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, adalah format pelaporan data kinerja pendidikan yang masih bersifat konvensional. Data strategis daerah seperti Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), rekapitulasi peserta didik, dan rasio guru umumnya disajikan dalam bentuk crosstab dengan banyak penggabungan sel (merged cells). Hal ini menyebabkan data tidak memenuhi standar machine-readable untuk diintegrasikan ke dalam portal Open Data berbasis Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN). Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan teknik data preprocessing dan merestrukturisasi format tabel konvensional menjadi flat table guna mendukung kelancaran publikasi metadata statistik sektoral pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasi partisipatif di Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan. Tahapan rekayasa data meliputi ekstraksi, normalisasi struktur kolom, konversi ke format Comma Separated Values (CSV), dan klasifikasi metadata pada dashboard portal Satu Data Sumsel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan unmerging cells dan pemfilteran anomali data berhasil mencegah error parsing pada sistem importer CKAN. Pengisian kelengkapan atribut metadata secara komprehensif juga terbukti mampu mencegah ambiguitas informasi publik. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa kepatuhan terhadap format flat table dan kelengkapan metadata merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan ekosistem tata kelola data pendidikan yang interoperabel dan transparan.

References

1. ADDIN Mendeley Bibliography CSL_BIBLIOGRAPHY Adinegoro, B., Ruhuputy, M. F. A., Pambudi, L., & Arrahman, T. (2025). KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA: SEBUAH ANTITESIS SEMANGAT KETERBUKAAN DAN INFORMASI PUBLIK. Jurnal Ilmu Administrasi, 16(1).

2. Anisa, Z. L. N., Sunu, R., & Zarkasyi, A. (2023). PROSES KOLABORASI KEBIJAKAN SATU DATA SALATIGA DALAM MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA SALATIGA. http://www.fisip.undip.ac.id

3. Azizah, Y., & Permana, L. (2024). Upaya Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 6(1), 7 https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.173

4. Irawan, S., & Handayani, R. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Banten. PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs, 8(1), 1-16. https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.225

5. Maharani, A. Q., & Gamayuni, R. R. (2025). Pengaruh E-Government dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak, 2(3), 169-183. https://doi.org/10.61132/eksap.v2i3.1

6. Maulidya, R., & Rozikin, M. (2022). ANALISIS RETROSPEKTIF KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA.

7. Pramono, S., Khafian, N., Sa'adah, S., Parastry, A., Rhamdani, R., Noor, E., Ginting, N., & Mustafa, F. A. (2026). Peningkatan Kematangan Open Government Data pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk Pemilu yang Berkualitas. JURNAL ABDIMAS INDONESIA, 6(1).

8. Prayugah, M. I., Indahyanti, U., & Ariyanti, N. (2024). ANALISIS SENTIMEN PUBLIK PADA PEMERINTAH DALAM SERANGAN RANSOMWARE DENGAN PENDEKATAN SMOTE.

9. Putri, R., & Testiana, G. (2026). Publikasi Data Statistik Sektoral Melalui Portal Satu Data Sumsel pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Penelitian Nusantara, 2(7), 751-757. https://doi.org/10.59435/menulis.v2i7.1372

10. Rizky, M., Deliarnoor, N. A., & Nuryanto, Y. (2025). TATA KELOLA OPEN GOVERNMENT DATA PADA DATA DAN INFORMASI PUBLIK STUDI PADA DISKOMINFO KOTA BANDUNG TAHUN 2023. JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT, 13(3), 547-554. https://doi.org/10.37081/ed.v1313.7173

11. Sa'adah, S., & Pramono, S. (2025). Open Government Data Maturity Assessment at the General Elections Commission of Indonesia Using the OD-MM Model. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 8(3). https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya

12. Saepudin, E. A., Solehatunnisa, F., Lestari, N. A., Gunawan, R. A. V., & Fadilah, S. (2025). Implementasi Satu Data Indonesia dalam Mendukung Transparansi dan Akses Data Publik. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 442-452. https://doi.org/10.63822/pydk5v51

13. Sudarwono, D. A., Prastowo, R. D., Ruldeviyani, Y., & Widoyono, B. (2024). Analisis Tingkat Kematangan Open Government Data Menggunakan OD-MM di Pemerintah Provinsi Aceh. Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, 640-651. https://doi.org/10.37034/infeb.v6i3.988

14. Wijaya, K. A. S., Lukman, J. P., Dewi, S. A. N. S., & Riani, N. W. (2025). Penerapan Open Government Dalam Meningkatkan Kualitas Informasi Publik di Kota Denpasar (Kajian Denpasar Open Data). Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 8(1). https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya

15. Zannuba, L. A., Satyawan, D. S., & Wijaya, S. S. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA PADA TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS. PUBLIC POLICY AND MANAGAMENT INQUIRY, 8.

16. Presiden Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Sekretariat Negara.