Perancangan Website AMPERA sebagai Media Informasi dan Layanan Publik BBPOM di Palembang
DOI:
https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14036Keywords:
AMPERA, BBPOM di Palembang, Perancangan Antarmuka, Pelayanan Publik, WebsiteAbstract
Transformasi digital dalam pelayanan publik menuntut ketersediaan media komunikasi yang terstruktur dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang memiliki inovasi AMPERA (AMankan Produk Edukasi masyaRAkat) yang mengintegrasikan empat layanan utama, yaitu Permintaan Informasi, Pengaduan Masyarakat, Uji Cepat, dan Keterbukaan Informasi Publik. Namun, saluran akses menuju formulir layanan digital tersebut selama ini masih terbatas pada pemindaian Quick Response (QR) Code fisik pada media cetak, sehingga menimbulkan kesenjangan aksesibilitas (accessibility gap). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan serta merancang antarmuka website AMPERA berbasis single-page landing page sebagai pusat pintu masuk (single portal access). Metode perancangan sistem mengadopsi tahapan analisis kebutuhan dan perancangan antarmuka dari model Waterfall, yang meliputi pengumpulan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, perancangan arsitektur informasi (wireframe), hingga penyusunan rancangan antarmuka visual beresolusi tinggi (high-fidelity mockup). Hasil penelitian ini menghasilkan cetak biru (blueprint) antarmuka website AMPERA yang mengintegrasikan profil inovasi, empat kartu layanan publik interaktif, Portal Edukasi sediaan farmasi dan pangan, pemutar media video sosialisasi, peta lokasi berbasis digital, serta kontak saluran komunikasi resmi. Hasil perancangan berupa cetak biru (blueprint) antarmuka website AMPERA yang mengintegrasikan kebutuhan informasi dan akses layanan publik dalam satu struktur halaman, sehingga dapat menjadi dasar pengembangan website AMPERA pada tahap selanjutnya.
References
1. Abdurahman, M., & Thohir, M. I. (2024). Perancangan website pelayanan menggunakan metode Waterfall di Puskesmas Kabupaten Sukabumi. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka, 4(3), 4036–4043. https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.1081
2. Adnan, A., Hidayanto, A. N., & Kurnia, S. (2021). Citizens’ or government’s will? Exploration of why Indonesia’s local governments adopt technologies for open government. Sustainability, 13(20), 11197. https://doi.org/10.3390/su132011197
3. Adni, D. F., Rusadi, S., & Baharuddin, T. (2024). Adaptive policy in website-based digitization of government public services: A thematic analysis. Journal of Local Government Issues, 7(1), 54–67. https://doi.org/10.22219/logos.v7i1.29404
4. BBPOM di Palembang. (2025a). Laporan kinerja tahun 2024 Balai Besar POM di Palembang. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang. https://palembang.pom.go.id/storage/informasipublik/LAPORAN%20KINERJA%20TAHUN%202024%20BALAI%20BESAR%20POM%20DI%20PALEMBANG.pdf
5. BBPOM di Palembang. (2025b). Profil PPID pelaksana. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang. https://palembang.pom.go.id/ppid/profil-ppid-pelaksana
6. BBPOM di Palembang. (2026). Eksistensi BBPOM di Palembang dalam KIP 2025: Sabet kualifikasi INFORMATIF. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang. https://palembang.pom.go.id/berita/eksistensi-bbpom-di-palembang-dalam-kip-2025-sabet-kualifikasi-informatif
7. Djabbari, M. H., Irfan, B., Nugroho, T. C., Amiruddin, I., & Yanto, E. (2024). Implementasi e-government dalam pelayanan publik berbasis website di Desa Tondowolio Kabupaten Kolaka. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 158–170. https://doi.org/10.26618/kjap.v10i2.15588
8. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024a). FKPP diminta fokus pada empat arah kebijakan transformasi pelayanan publik. Kementerian PANRB. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/fkpp-diminta-fokus-pada-empat-arah-kebijakan-transformasi-pelayanan-publik
9. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024b). Kementerian PANRB sosialisasikan transformasi digital, pelayanan publik harus semakin cepat. Kementerian PANRB. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-sosialisasikan-transformasi-digital-pelayanan-publik-harus-semakin-cepat
10. Nainggolan, R. R. E. (2024). Analisis penggunaan website dan media sosial pemerintah untuk pelayanan publik. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, 6(1), 12–25. https://doi.org/10.33701/jtkp.v6i1.4409
11. Nurrahman, A., & Bagau, F. N. (2023). Analisis kualitas situs web Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire dalam penyediaan informasi publik. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 3(2), 137–154. https://doi.org/10.33701/jtpm.v3i2.3637
12. Nurrahman, A., Dimas, M., Ma’sum, M. F., & Ino, M. F. (2021). Pemanfaatan website sebagai bentuk digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Garut. Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, 3(1), 78–95. https://doi.org/10.33701/jtkp.v3i1.2126
13. OECD. (2023). Effective government information websites: Toolkit for implementation. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/ac325b03-en
14. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
15. Setiawan, M. R. (2024). Penggunaan website Kemendagri.go.id sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan publik. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 16(1), 43–57. https://doi.org/10.33701/jiapd.v16i1.4456
16. Syafriani, R., & Zaituna, E. (2022). Perancangan user interface dan user experience pada website pelayanan publik desa berbasis smart governance. Jurnal Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi (RESTI), 6(4), 612–620. https://doi.org/10.29207/resti.v6i4.4210
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.














