Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali
DOI:
https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13958Keywords:
Belanja Modal, Penerimaan Pajak Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat InflasiAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Wilayah Sarbagita (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan) Provinsi Bali. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan memanfaatkan data sekunder kurun waktu 10 tahun pengamatan (2016–2025) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah sampel jenuh (exhaustive sampling), yang menghasilkan 40 data observasi panel dari 4 kabupaten/kota selama 10 periode pengamatan. Analisis regresi data panel dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak EViews 14. Berdasarkan serangkaian uji pemilihan model (Uji Chow dan Uji Hausman), Fixed Effect Model (FEM) ditetapkan sebagai model estimasi terbaik dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan tingkat inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Secara parsial, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (menjadi variabel dominan), sedangkan tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Nilai koefisien determinasi penyesuaian (Adjusted R-squared) sebesar 0,931312 mengindikasikan bahwa 93,13% variasi penerimaan pajak daerah di Wilayah Sarbagita dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model, sementara sisanya sebesar 6,87% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.
References
1. Abdul Halim. (2014). Akuntansi keuangan daerah. Salemba Empat.
2. Aji, F. B., & SBM, N. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah Kota Semarang. Diponegoro Journal of Economics, 10(1), 1–12. https://doi.org/10.14710/dje.29995
3. Amaliah, E. N., Darnah, D., & Sifriyani, S. (2020). Regresi data panel dengan pendekatan common effect model (CEM), fixed effect model (FEM), dan random effect model (REM). ESTIMASI: Journal of Statistics and Its Application, 1(2), 106–114. https://doi.org/10.20956/ejsa.v1i2.10574
4. Amaludin, A., & Romadhina, A. P. (2023). Pengaruh laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi di Indonesia periode 2017-2021. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta, 4(2), 123–137. https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v4i2.162
5. Andiya, R. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah. Jurnal Ekonomi Daerah, 7(1), 12–25.
6. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. (2025). Laporan kinerja instansi pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tahun 2024. Pemerintah Provinsi Bali.
7. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. (2026). Laporan realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Bali tahun 2025. Bapenda Bali.
8. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2025). Provinsi Bali dalam angka 2025. Badan Pusat Statistik.
9. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2026). Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Provinsi Bali 2026. BPS Bali.
10. Betari, D. (2018). Pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 5(2), 88–97.
11. Boediono. (2014). Ekonomi makro. BPFE.
12. Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49–64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103
13. Ghozali, I. (2017). Analisis multivariat dan ekonometrika: Teori, konsep dan aplikasi dengan EViews. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
14. Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics (5th ed.). McGraw-Hill.
15. Hanif, N. (2005). Teori dan analisis kebijakan pajak daerah. Raja Grafindo Persada.
16. Hasibuan, R. (2019). Pengaruh belanja modal dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 4(1), 30–42.
17. Hidayat, A. (2021). Analisis determinan penerimaan pajak daerah kabupaten/kota. Jurnal Kebijakan Fiskal, 8(2), 112–125.
18. Latif, A. S., Risma, D. E., Septanta, R., & Arslan, R. (2023). Pengaruh volume perdagangan saham, tingkat inflasi dan tax rate terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG). INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 3(5), 5000–5013. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5124
19. Machali, I. (2016). Metode penelitian kuantitatif. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga.
20. Mangkoesoebroto, G. (1993). Ekonomi publik (3rd ed.). BPFE Yogyakarta.
21. Mardiasmo. (2018). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Andi.
22. Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Andi.
23. Murni, A. (2016). Ekonomika makro (Edisi Revisi). Refika Aditama.
24. Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public finance in theory and practice (5th ed.). McGraw-Hill.
25. Nabila, F., Rizal, M., Andiny, P., Fuad, M., & Safrizal, S. (2025). Dampak belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan subsidi terhadap realisasi penerimaan pajak di Indonesia. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, 16(3), 692–706. https://doi.org/10.33059/jseb.v16i3.10214
26. Nicola, N., & Saleh, A. (2023). Pengaruh PDRB, belanja modal, dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar. JIEP (Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan), 6(2), 995–1007. https://doi.org/10.20527/jiep.v6i2.10245
27. Pohan, C. A. (2021). Kebijakan dan administrasi perpajakan daerah di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
28. Prasetyo, A., & Bawono, A. D. (2022). Pengaruh belanja modal, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan kunjungan wisatawan terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019. Seminar Nasional LPPM UMMAT, 1, 639–646.
29. Purwanto, E., & Rohman, S. (2018). Pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung periode 2008 s.d 2017. Prosiding Seminar Nasional Sistem Informasi Manajemen dan Keuangan, 1, 38–46.
30. Putri, W. C., & Prasetya, E. R. (2022). Harga emas dunia memoderasi hubungan nilai kurs rupiah, inflasi, dan suku bunga SBI terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia tahun 2016–2019. Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 1(1), 58–69.
31. Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI.
32. Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI.
33. Republik Indonesia. (2011). Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Sekretariat Negara.
34. Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011. Sekretariat Negara.
35. Rosen, H. S., & Gayer, T. (2014). Public finance (10th ed.). McGraw-Hill.
36. Rosyadi, M. R. (2024). Determinan penerimaan pajak daerah di Indonesia. JURNALKU, 4(2), 55–67. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i2.648
37. Saga, B., Ekarisma, D., Latif, A. S., & Septanta, R. (2025). Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. PRODUKTIF: Jurnal Kepegawaian dan Organisasi, 4(1), 42–51. https://doi.org/10.35850/produktif.v4i1.189
38. Sania, N., Yunita, E., & Muttaqim, A. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 9(2), 115–128.
39. Sarjono, H., Anwar, M., & Darmansyah, D. (2018). Analisa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah dengan tingkat kemiskinan sebagai variabel moderasi. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, 6(12), 113–127.
40. Sari, D. P., & Ilyas, F. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Provinsi Bengkulu. Jurnal Akuntansi, 6(1), 75–85. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.6.1.75-85
41. Sugiyono. (2011). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.
42. Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
43. Sukirno, S. (2006). Makroekonomi: Teori pengantar (Edisi ke-3). Raja Grafindo Persada.
44. Sukirno, S. (2015). Makroekonomi teori pengantar. Rajawali Pers.
45. Sukirno, S. (2016). Makroekonomi teori pengantar. Rajawali Pers.
46. Triastuti, D., & Pratomo, D. (2016). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah. e-Proceeding of Management, 3(1), 320–330.
47. Walpole, R. E. (2012). Probability and statistics for engineers and scientists (9th ed.). Pearson.
48. Widarjono, A. (2018). Ekonometrika pengantar dan aplikasinya disertai panduan EViews. UPP STIM YKPN.
49. Wulandari, D., & Budhi, M. K. S. (2019). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kawasan Sarbagita. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 8(4), 850–879.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.














