Reformasi Hukum Acara Pidana di Indonesia: Analisis Perkembangan, Implementasi, dan Tantangan Kontemporer

Padri Zelvian

doi:10.69693/ijmst.v4i3.13159

Authors

Padri Zelvian Universitas Syekh Maulana Qori

DOI:

https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13159

Keywords:

Hukum Acara Pidana, Reformasi Peradilan, Sistem Peradilan Pidana, Digitalisasi Peradilan, Restorative Justice

Abstract

Reformasi hukum acara pidana di Indonesia merupakan bagian penting dari pembaruan sistem peradilan pidana untuk mewujudkan proses peradilan yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Perkembangan teknologi informasi, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, serta meningkatnya tuntutan terhadap pelayanan peradilan yang berkualitas mendorong perlunya evaluasi terhadap perkembangan terkini hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan reformasi proses peradilan pidana, mengidentifikasi dampaknya terhadap penyelenggaraan sistem peradilan, serta mengkaji tantangan implementasinya berdasarkan temuan penelitian terbaru. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta artikel ilmiah nasional dan internasional yang diterbitkan pada periode 2024–2026, kemudian dianalisis menggunakan content analysis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum acara pidana telah mendorong harmonisasi regulasi, digitalisasi administrasi dan persidangan melalui e-Court dan e-Litigation, penguatan perlindungan hak asasi manusia, serta pengembangan mekanisme restorative justice. Reformasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, transparansi layanan peradilan, dan kualitas tata kelola lembaga peradilan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa ketidakharmonisan regulasi, ketimpangan infrastruktur digital, disparitas kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Oleh karena itu, reformasi hukum acara pidana perlu dilanjutkan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan memperkuat harmonisasi regulasi, transformasi digital, pengembangan kapasitas aparatur, dan sinergi antarlembaga guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern, efektif, dan berkeadilan.

References

1. Ahmadi, Saputra, R., Aulia, N., Ali, M., Aprian, M., & Jaelani. (2025). TRANSFORMASI DIGITAL DALAM ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM. Jurnal Pengabdian Kolaborasidan Inovasi IPTEKS, 3(6), 1562–1568. https://doi.org/doi.org/10.59407/jpki2.v3i6.2596

2. Aqilla, V. (2026). SIMPLE , FAST , AND LOW-COST PRINCIPLES IN ELECTRONIC HEARINGS CIVIL CASES IN THE PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 11(1), 67–84. https://doi.org/doi.org/10.36913/adhaper.v11i01.48

3. Ardi, W. B., & Gusmao, E. (2026). Electronic Trials in Indonesian Criminal Courts: Issues and the Urgency for Legal Reform. IJCCJ: Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice, 2(1), 39–69. https://doi.org/10.62264/jlej.v2i1.19.4

4. Aristawati, R. N., Sihombing, I. Y., & Putri, R. C. (2026). Revolusi Digital dalam Hukum Acara Perdata : Penerapan Kecerdasan Buatan dalam Penyelesaian Sengketa. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 3982–3990. https://doi.org/doi.org/10.61104/alz.v4i2.4896

5. ARRUMAYSA, I. C., F.R., R. B. B., LARASSATI, N. S., & AMALIA, S. D. (2025). IMPLEMENTASI E-COURT DALAM MEWUJUDKAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG. ANDREW LAW JOURNAL, 4(1), 292–313. https://doi.org/doi.org/10.61876/alj.v4i1.48

6. Arum, S. K. K., & Maulidah, K. (2025). Criminal Law Reform Through the Application of the Principle of Insignificance : A Study in the New Indonesian Criminal Code. Jurnal Hukum Ekualitas, 1(1), 58–69. https://doi.org/doi.org/10.56607/jhe

7. Bu’ulolo, A., Situmeang, J. F., Firdaus, A., & Dani, M. (2026). Rekonseptualisasi Hak Korban dalam Mekanisme Keadilan Restoratif Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional. Equality: Law And Social, 2(1), 67–77. https://doi.org/doi.org/10.66618/caqeke08

8. Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, T. (2025). RECONSTRUCTION OF CRIMINAL LAW AGAINST CYBERCRIME IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM. DJH Dame Journal Hukum, 1(1), 111–133. https://doi.org/doi.org/10.64344/djl.v1i1.6

9. Darmansyah, E., & Silalahi, W. (2024). JURIDICAL REVIEW OF THE REFORM OF INVESTIGATION PROCEDURAL LAW IN INDONESIA. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(7), 1–14.

10. Deseano, A. A., Putra, N. H. A. A. A., & Gusthomi, M. I. (2025). Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Katalisator Reformasi Birokrasi Melalui Penegakan Hukum Administrasi. Reformasi Hukum, 29(1), 111–124. https://doi.org/doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1075

11. Dharmawan, I. N. D., Siringoringo, P., & Silalahi, F. (2025). Peranan Kementerian Hukum Guna Penguatan Kolaborasi Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(6), 9779–9791. https://doi.org/doi.org/10.61104/alz.v3i5.2730

12. Fikarudin, W., & Widjajanti, E. (2025). Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No . 15 Tahun 2020. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 298–310. https://doi.org/doi.org/10.61104/alz.v3i2.1010

13. Hadiyanto, A. (2025). The Urgency of Updating Criminal Code Procedure in Indonesia As an Answer to the Challenges of Modern Law Enforcement. Jurnal USM Law Review, 8(3), 7–9. https://doi.org/doi.org/10.26623/julr.v8i3.12820

14. Husnayain, N. (2025). POLITIK HUKUM TERHADAP INTEGRASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah “Advokasi,” 13(3), 1006–1020. https://doi.org/doi.org/10.36987/jiad.v13i3.7534

15. Manalu, N., Handayani, P., & Abra, E. H. (2025). Contract Law in the Integration of Artificial Intelligence and Data Protection in the Era of Digital Business. Jurnal USM Law Review, 8(2), 978–990. https://doi.org/doi.org/10.26623/julr.v8i2.11999

16. Marrismawati, C. S., Asriyani, A., Rusdi, M., Suprapto, & Hendrawan, S. (2024). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Tantangan dan Solusi Menuju Keadilan Efektif. Jurnal Litigasi Amsir (JULIA), 11(2018), 377–382.

17. Mecca, A. S. P., Hidaya, W. A., & Tuasikal, H. (2025). PEMANFAATAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH), 5(6), 1730–1746. https://doi.org/doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i6.32207

18. MZ, M. A., & Bima, M. C. (2026). Legalitas Bukti Digital Berbasis Kecerdasan Buatan dalam Proses Peradilan. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 5(2), 23–33. https://doi.org/10.55606/jhpis.v5i2.6099

19. Ningsih, P. A. V. P., & Marsal, I. (2026). Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : Peluang dan Hambatannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5), 7373–7391. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2375

20. Ningtias, A. D., & Shofa, A. F. (2024). Sinkronasi Konsep Pemaafan Hakim Sebagai Wujud Asas Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana. Risalah Hukum, 20(1), 33–40. https://doi.org/doi.org/10.30872/risalah.v20i1.1372

21. Nur, M. (2026). Living Law dalam KUHP Baru : Tantangan Integrasi antara Hukum Negara, Hukum Adat, dan Prinsip Kepastian Hukum. Islamic Law: Jurnal Siyasah, 11(1), 124–144. https://doi.org/doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

22. Nurrisaa, F., Herminab, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , dan Analisis Data. Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran ( JTPP ), 02(03), 793–800.

23. Pratama, M. A. K., Abdella, N. G., Humairah, R., & Suherman, A. (2025). Analisis Pengaruh E-Court Terhadap Percepatan Proses Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(1), 151–159.

24. Pratama, R. A. (2026). Peran Civil Society dalam Mendorong Transparansi Proses Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 5536–5543. https://doi.org/doi.org/10.61104/alz.v4i2.3779

25. Putra, A. S., & Amri. (2025). Efektivitas Implementasi Aplikasi E-Court dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Soe. OBHE : Junal Pascasarjana, 02(02), 179–194. https://doi.org/10.53491/obhe.v2i02.1896

26. Raenaldi, A., & Suyanto. (2026). IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM, A PARADIGM SHIFT FROM RETRIBUTIVE TOWARDS RESTORATION OF VICTIMS’ RIGHTS. INOVASI PEMBANGUNAN – JURNAL KELITBANGAN, 14(01), 1–9. https://doi.org/doi.org/10.35450/jip.v14i1.1849

27. Ramelan, Asnawi, & Wiwik, M. (2026). Reformasi Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Literatur Sistematis (SLR). Journal of Law and Knowledge LEX GNOSIS, 1(1), 13–24. https://doi.org/doi.org/10.56861/lexgnosis.v1i1

28. Romadhoni, K., Rosidin, U., Abdul, M. K., & Alifi, A. (2025). Urgensi Pembaharuan Hukum melalui Pendekatan Ius Constitutum dan Ius Constituendum pada Tindak Pidana dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia. Al-Mustla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan, 7(2), 678–701. https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953

29. Satrio, A. Y., Syachdin, & Djohas, S. (2026). Reformasi Hukum Acara Penyidikan dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Perlindungan Hak Asasi Manusia. QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 4(4), 2499–2512. https://doi.org/doi.org/10.61104/jq.v4i3.10150

30. Savitri, F. N. M., Wahyuningtyas, E., Kusumawiranti, R., & Hartanto. (2025). PERKEMBANGAN REGULASI DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA: KESEIMBANGAN ANTARA INOVASI DAN KEPASTIAN HUKUM. Lontar Merah, 8(2), 1021–1032.

31. Senjaya, M., & Akbar, W. S. (2026). Kemanfaatan Teknologi Informasi oleh Mahkamah Agung dalam Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan di Indonesia. ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin, 4(5), 473–479. https://doi.org/doi.org/10.55681/armada.v4i5.2045

32. Simbolon, N. M. (2026). Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Nasional : Systematic Literature Review terhadap Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia. Pagaruyuang Law Journal (PLAJ), 10(1), 270–282. https://doi.org/doi.org/10.31869/plj.v10i1.8199

33. Sirait, B. H., Maysarah, A., & Silalahi, H. (2026). Implementasi Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2026 KUHAP Benget. Jurnal Media Hukum, 14(14), 174–185. https://doi.org/10.59414/jmh.v14i1.1337

34. Susanto, Gufran, & Musmuliadin. (2026). PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN: TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM ACARA PIDANA NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. GOVERNANCE : Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan, 13(8), 1–14. https://doi.org/doi.org/10.56015/gjikplp.v13i8.1189

35. Sya’roni, M., Zaini, & Huda, M. N. (2026). Efektivitas Penerapan E-Court dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan dalam Perspektif Asas Peradilan Cepat , Sederhana dan Biaya Ringan. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 4(2), 107–118. https://doi.org/doi.org/10.55606/birokrasi.v4i2.2419

36. Wakid, M., Jaelani, A., & Rahman, A. (2026). Efektivitas Crime Process dalam Penegakan Hukum Pemilu : Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Penghentian Kasus di Tahap Penyidikan. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 4(1), 168–178. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i1.2429

37. Warasi, N. G., Larosa, Y. M., Mendrofa, Y., & Waruwu, M. H. (2024). Analisis Pemanfaatan Teknologi e-Court dalam Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Management Perspective : Jurnal Penelitian Manajemen Original Article, 1(3), 150–158. https://doi.org/10.62138/management.v1i3.xx

38. Widihandoko, A., Hidayatulloh, R. T., & Nurhasim, M. (2026). Strategi Pemberdayaan SDM Polri Guna Mendukung Penerapan Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan ( EMP ). Jurnal Litbang Polri, 29(1), 53–60. https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v29i1.364