Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan kesejahteraan Nelayan di Kota Padang

Jihan Anfiska; Aldri Frinaldi

doi:10.69693/ijmst.v4i3.12932

Authors

Jihan Anfiska Universitas Negeri Padang
Aldri Frinaldi Universitas Negeri Padang

DOI:

https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.12932

Keywords:

Kesejahteraan Nelayan, Peran Pemerintah Daerah, Kota Padang

Abstract

Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis bagi perekonomian masyarakat pesisir di Kota Padang. Namun,
kesejahteraan nelayan skala kecil masih terhambat oleh fluktuasi cuaca, tingginya biaya operasional, kerentanan sosial ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perikanan dan Pangan (DPP) Kota Padang, serta kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan khususnya di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Koto Tangah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi dengan teknik penentuan informan purposive sampling. Berdasarkan teori peran pemerintah, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah telah dilaksanakan dalam tiga dimensi utama: 1) Sebagai regulator, pemerintah telah mengatur pembagian kewenangan, mekanisme pengajuan bantuan, dan pengawasan terhadap aktivitas perikanan; 2) Sebagai dinamisator, pemerintah melaksanakan penyuluhan, pembinaan, serta pendampingan kelembagaan kelompok nelayan; 3) Sebagai fasilitator, pemerintah mendistribusikan sarana penangkapan seperti mesin tempel, perahu, jaring, fish box, serta fasilitas perlindungan asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

References

1. Andriani, M., et al. (2021). Evaluasi pemanfaatan fasilitas cold chain dalam mempertahankan mutu hasil tangkapan di Kota Padang. Jurnal Teknologi Perikanan, 14(2), 45–56.

2. Arif, M. (2012). Peran pemerintah daerah dalam pembangunan. Alfabeta.

3. Bolkiah, M., et al. (2021). Evaluasi program pemberdayaan nelayan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan. Jurnal Administrasi Negara, 10(1), 11–23. https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.439

4. Frinaldi, A. (2017). Kultur birokrasi dan pelayanan publik: Suatu tinjauan teoritis dan empiris. UNP Press.

5. Frinaldi, A., & Embi, M. A. (2011). Faktor budaya kerja birokrasi dalam pelayanan publik di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(2), 112–124. https://doi.org/10.24036/jian.v11i2.112

6. Gushendri, R., Aimon, H., & Sentosa, S. U. (2022). Determinants of improving the welfare of fishermen’s households in the coastal areas of West Sumatera. Journal of Coastal Economics, 10(1), 22–38. https://doi.org/10.18280/ijsdp.170829

7. Gushendri, R., Putra, A., & Handayani, S. (2023). Tingkat kecemasan dan kerentanan sosial ekonomi nelayan tradisional di pesisir Sumatera Barat. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 18(2), 189–201. https://doi.org/10.15578/jsekp.v18i2.189

8. Kusbandono, D. (2019). Manajemen strategis: Analisis SWOT. CV. Budi Utama.

9. Maulia, D., Rambe, T., Luvita, S., Harahap, B., Sijabat, R., & Ainun, N. (2022). Analisis peran pemerintah daerah terhadap kesejahteraan nelayan di Desa Sialang Buah Kabupaten Serdang Bedagai. Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Daerah, 9(3), 112–125. https://doi.org/10.52562/joulage.v1i2.445

10. Nainggolan, E., Hartono, B., & Adam, M. (2023). Peran dinas perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan pesisir di Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Kebijakan Publik, 15(1), 77–89. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1438

11. Ndraha, T. (2011). Kybernology (Ilmu pemerintahan baru). Rineka Cipta.

12. Pertasari, Y., Yuliani, E., & As’ari, A. (2025). Kesiapan implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur di Kota Dumai Provinsi Riau. Jurnal Tata Kelola Kelautan, 8(1), 40–52. https://doi.org/10.31849/ewf85361

13. Ramayanto, H., et al. (2023). Implementasi kebijakan pengelolaan kampung nelayan di Pasie Nan Tigo Kota Padang. Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Daerah, 11(4), 210–225. https://doi.org/10.58835/jspi.v3i1.104

14. Ramdayanti, S., Argenti, G., & Marsingga, P. (2021). Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(1), 34–48. https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1895

15. Rangkuti, F. (2005). Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis. PT Gramedia Pustaka Utama.

16. Rasyid, M. R. (2000). Makna pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan. PT Mutiara Sumber Widya.

17. Siagian, S. P. (2003). Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strateginya. Bumi Aksara.

18. Sitorus, M., et al. (2022). Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui optimalisasi sektor perikanan tangkap. Jurnal

Pembangunan Kelautan, 8(2), 55–67.

19. Weeratunge, N., Béné, C., Siriwardane, R., Charles, A., Johnson, D., Allison, E. H., Nayak, P. K., & Badjeck, M.-C. (2014). Smallscale fisheries through the wellbeing lens. Fish and Fisheries, 15(2), 255–279. https://doi.org/10.1111/faf.12016

20. Yusuf, I. (2014). Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Pustaka Setia.