Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Di Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya

Authors

  • Indry Fitriyani STIA YPPT Priatim Tasikmalaya
  • Arifah Rosmayudi STIA YPPT Priatim Tasikmalaya
  • Ari Ramdani STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

DOI:

https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.12146

Keywords:

Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Perempuan, PEKKA

Abstract

Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) merupakan inisiatif nasional yang bertujuan meningkatkan kapasitas, kemandirian ekonomi, serta partisipasi sosial perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga dalam kondisi rentan secara ekonomi, sosial, dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program PEKKA di Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan data yang diperoleh berupa informasi kualitatif yang dianalisis secara mendalam sesuai dengan dinamika temuan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program PEKKA di Kota Tasikmalaya secara umum telah berjalan sesuai dengan kerangka kebijakan yang ditetapkan. Program telah memiliki standar dan sasaran yang jelas, sumber daya yang relatif memadai, mekanisme komunikasi antarorganisasi yang berjalan, struktur pelaksana yang sesuai, serta sikap pelaksana yang cenderung positif. Dukungan kondisi sosial dan politik daerah juga cukup kondusif dalam menunjang pelaksanaan program. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan jumlah pendamping, variasi tingkat keaktifan kelompok, keterbatasan anggaran, serta tantangan sosial ekonomi penerima manfaat yang memengaruhi optimalisasi hasil program. Secara keseluruhan, implementasi Program PEKKA di Kota Tasikmalaya dapat dikategorikan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya, koordinasi, dan pemerataan pelaksanaan agar tujuan pemberdayaan perempuan kepala keluarga dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

References

Agustino. (2016). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta : Bandung.

Anggara, D. S. (2015). Kebijakan Publik. CV. Pustaka Setia.

Away. (2016). Teori& Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta : Bandung.

Dunn, W. N. (2017). Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press.

Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy George C. Edwards III. Texas A & M University.

Isnaini, N. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Komunitas (M. . Muhammad Isbab Addainuri (ed.); 1st ed.). Alifba Media.

Jumroh. (2021). implementasi pelayanan publik ( siti jamalul Insani (ed.); 1st ed.). insan cendekia mandiri.

Kadji. (2015). Formulasi dan implementasi kebijakan publik kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas. UNG Press Gorontalo

Kasmad. (2018). Studi Implementasi. Kedai Aksasra.

Kristofol. (2015). Implementasi Kebijakan Publik. Manggu Makmur Tanjung Lestari.

Lipsky. (1969). Theory of street-level Bureaucracy. University of Wisconsin.

Lusia, P. (2017). Memperkuat Perempuan Untuk Keadilan dan Kesetaraan (T. Rami, Ghufran, & Kordi (eds.)). Yayasan Bakti.

Marwiiyah, S. (2022). Kebijakan Publik Administrasi,Perumusan, Implementasi,Pelaksanaan,Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik.

Rapitasari. (2024). PemberdayaanPerempuan di Era Digital (1st ed.). PT.Literasi Nusantara Abdai Grup.

Sabatier. (2007). Theories of the Policy Process. University of California, Davis.

Shabbir, G. (1983). Decentralization in Developing Countries (Issue 581). The World Bank.

Situmorang, D. D. C. (2016). Kebijakan Publik Teori Analisis, Implementasi dan evaluasi kebijakan. social security development institute.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.

Syafriyani. (2023). Buku Ajar Kebijakan Publik. perguruan tiggi.

Tachjan. (2015). Implementasi Kebijakan. Aipi Bandung.

Tamaulina. (2023). Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik). CV Saba Jaya Publisher.

Theresia, M. (2021). Women Empowerment (M. S. Dr. Dian Utami Sutiksno. S.e, M. . Dr. Ratnadewi, S.T., & I. Aziz (eds.); 1st ed.). Zahir Publishing.

Rizkiyah, R., Handayani, R., & Barkatullah. (2025). Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai PEKKA. 2(1), 163–172.

Van, M. (1975). The Policy Implementation Process A Conceptual Framework. https://doi.org/10.1177/009539977500600404

Yizil, U. Y. N., & Rizky, A. F. (2021). Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dalam meningkatkan Ekonomi Keluarga Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. https://doi.org/26855291

Peraturan Menteri PPPA No 7 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (2022).

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 8 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (2015).

Peraturan Walikota Tasikmalaya No 102 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah (2016).

Downloads

Published

24-07-2026

How to Cite

Fitriyani , I., Rosmayudi, A., & Ramdani, A. (2026). Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Di Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya. Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 4(3), 1594–1600. https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.12146