Implementasi Kebijakan Publik di Tingkat Grassroots dalam Mengatasi Konflik Pemanfaatan Lahan Desa di Kabupaten Bangka

Authors

  • Mega Ardiana ISB Atma Luhur Pangkalpinang
  • Muhamad Fadholly ISB Atma Luhur Pangkalpinang
  • Amri Amri ISB Atma Luhur Pangkalpinang

DOI:

https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14393

Keywords:

Kebijakan Publik, Grassroots, Pemanfaatan Lahan, Reforma Agraria

Abstract

Konflik pemanfaatan lahan desa merupakan persoalan tata kelola yang berkaitan dengan kepastian hukum, administrasi pertanahan, kepentingan masyarakat, dan koordinasi antarlembaga. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan publik di tingkat grassroots dalam mengatasi konflik pemanfaatan lahan desa di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui analisis dokumen sekunder yang meliputi publikasi Badan Pusat Statistik, dokumen pemerintah daerah, regulasi terkait pertanahan, dan pemberitaan resmi mengenai pelaksanaan reforma agraria. Analisis menggunakan model implementasi kebijakan Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, serta perspektif street-level bureaucracy untuk memahami peran aparatur dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik lokal. Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa kepastian administrasi pertanahan, keterbukaan informasi, pelaksanaan redistribusi tanah, dan koordinasi antarlembaga merupakan aspek penting dalam tata kelola konflik pemanfaatan lahan. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak cukup diukur melalui keluaran administratif, seperti jumlah bidang yang diproses atau sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kepastian hukum, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan penyelesaian konflik. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah desa, transparansi prosedur, dan koordinasi dengan lembaga berwenang. Verifikasi melalui wawancara dan observasi lapangan tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan berdasarkan kondisi empiris masyarakat.

References

1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka. (2025a). Kabupaten Bangka dalam angka 2025. https://bangkakab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/378b66cfb6650effddb9e3ff/kabupaten-bangka-dalam-angka-2025.html

2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka. (2025b). Statistik potensi desa Kabupaten Bangka 2025. https://bangkakab.bps.go.id/id/publication/2025/12/24/a2c0fe740f34f63fc26315e8/statistik-potensi-desa-kabupaten-bangka-2025.html

3. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

4. Edwards, G. C., III. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.

5. Grindle, M. S. (Ed.). (1980). Politics and policy implementation in the Third World. Princeton University Press.

6. Indonesia. (1960). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. https://peraturan.go.id/id/uu-no-5-tahun-1960

7. Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

8. Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

9. Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2026, 14 Februari). KI Babel kabulkan permohonan sengketa informasi terkait data lahan Desa Bencah. https://ki.babelprov.go.id/content/ki-babel-kabulkan-permohonan-sengketa-informasi-terkait-data-lahan-desa-bencah

10. Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services (30th anniversary expanded ed.). Russell Sage Foundation.

11. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

12. Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.

13. Pemerintah Kabupaten Bangka, & Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka. (2023). Naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang penyelesaian sengketa tanah garapan. JDIH Kabupaten Bangka. https://jdih.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/produk_hukum/Naskah%20Akademik%20Perda%20Sengketa%20Tanah%20Garapan%20Bangka.pdf

14. Pemerintah Kabupaten Bangka. (2026, 8 Oktober). Reformasi lahan di Kabupaten Bangka, upaya mengelola lahan dengan kepastian hukum. https://www.bangka.go.id/posts/reformasi-lahan-di-kabupaten-bangka-upaya-mengelola-lahan-dengan-kepastian-hukum

15. Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland (3rd ed.). University of California Press.

16. Wirawan, V. (2021). Rekonstruksi politik hukum penyelesaian sengketa tanah dan konflik tanah di Indonesia. Jurnal Hukum Progresif, 9(1), 1–15. https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.1-15

Downloads

Published

26-10-2026

How to Cite

Ardiana, M., Fadholly, M., & Amri, A. (2026). Implementasi Kebijakan Publik di Tingkat Grassroots dalam Mengatasi Konflik Pemanfaatan Lahan Desa di Kabupaten Bangka. Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 4(3), 11008–11019. https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.14393